Indikator
  • Undercontruction
Opini

Menakar Ulang Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Home / Opini / Menakar Ulang Sistem Pemilihan Umum di Indonesia
Menakar Ulang Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Hayat, Dosen Universitas Islam Malang; Anggota Lakpesdam NU Kota Malang; Anggota Kaukus Penulis Aliansi Kebangsaan. (Grafis: TIMES Indonesia)

MAKASSARTIMES, MALANGSEBENTAR lagi pesta demokrasi lima tahuanan akan tiba. Tahun 2019 adalah Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, anggota legislatif (DPR RI, DPRD I, DPRD II dan DPD). Di samping itu, pada tahun 2018 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga akan dilaksanakan secara serentak di beberapa daerah.

Ajang lima tahunan ini selalu mengundang deg-degan bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia karena pemilu menjadi momen pendewasan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih baik, baik sebagai masyarakat atau sebagai warga negara Indonesia. 

Tentunya peran serta masyarakat akan semakin partisipatif seiring dengan kematangan berpolitik dan berdemokrasi dengan pendidikan politik dan pembelajaran demokrasi yang terus dilakukan. Peran masyarakat dalam pemilu sebagai penentu suksesi peserta pemilu, baik anggota legislative (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dan ekskutif yaitu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, dalam perkembangan pelaksanaan pemilu banyak menimbulkan konflik sosial yang semakin melebar dengan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum politisi atau fanatisme masyarakat terhadap partai atau calon tertentu.

Begitu juga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dalam pemilu semakin rentan dengan korupsi yang tak terhindarkan diberbagai instansi, terutama di lembaga DPR yang mendominasi terjadinya korupsi.

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com