Tim Hukum PDI Perjuangan: Tak Ada OTT di Kasus Suap Komisioner KPU RI

Home / Berita / Tim Hukum PDI Perjuangan: Tak Ada OTT di Kasus Suap Komisioner KPU RI
Tim Hukum PDI Perjuangan: Tak Ada OTT di Kasus Suap Komisioner KPU RI Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Caleg PDI Perjuangan di KPK, Jakarta. (FOTO: Istimewa)

TIMESMAKASSAR, JAKARTA –  

Tim Hukum PDI Perjuangan menyatakan, penangkapan terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, dkk terkait duggaan suap proses permohonan penggantian caleg terpilih tidak dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan atau OTT.

Menurut Koordinator Tim Hukum DPP PDI Perjuangan, Teguh Samudera, pihaknya menilai penangkapan Wahyu Setiawan dkk itu tidak termasuk OTT karena tidak sesuai dengan definisi “Tertangkap Tangan” yang diatur di dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP.  [Lihat: Hukum Online

Sementara berdasarkan rilis KPK RI, kasus yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan, dkk dilakukan pada 'pertengahan Desember 2019 dan akhir Desember 2019'.

"Sedangkan penangkapan yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2020," ujar Teguh dalam konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (15/1/2020) malam.

Demikian itu, lanjut dia, tidak dapat dikategorikan sebagai OTT. Melainkan hasil konstruksi hukum berdasarkan penyadapan dan proses penyelidikan berdasarkan Sprin Lidik yang ditandatangani oleh Ketua KPK pada 20 Desember 2019. Yakni pada saat terjadinya pergantian Pimpinan KPK RI.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyesalkan upaya framing dari media tertentu dengan berita adanya dugaan suap yang dilakukan oleh dua orang staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada penyelenggara negara yang dikaitkan dengan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg terpilih di daerah Sumatera Selatan. 

Terhadap hal tersebut, Teguh menyatakan tim hukum PDI Perjuangan menduga ada upaya sistimatis dari oknum KPK RI yang melakukan pembocoran atas informasi yang bersifat rahasia dalam proses penyelidikan kepada sebagian media tertentu. "Dengan maksud untuk merugikan atau menghancurkan PDI Perjuangan," jelasnya. 

Pihaknya mengaku masih mengkaji untuk melaporkan hal ini ke Dewan Pengawas KPK RI. "Karena kami berdasar pada ketentuan UU sehingga apa yang kami lakukan juga harus berdasarkan UU. Tentu aturan-aturan hukum tidak akan terlewati untuk kami jalankan. Mohon doanya," demikian tandas Teguh, tim hukum PDI Perjuangan terkait OTT Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, dkk. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com