Diskriminatif dalam Penanganan Riuh Covid-19

Home / Kopi TIMES / Diskriminatif dalam Penanganan Riuh Covid-19
Diskriminatif dalam Penanganan Riuh Covid-19 Abdur Rahman, Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember.

TIMESMAKASSAR, JEMBER – Tiap-tiap pergaulan hidup di muka bumi ini, baik di Asia atau Eropa, baik dulu ataupun sekarang, terdiri oleh klassen atau kasta, yakni kasta tinggi, rendah, dan tengah. Menurut pikiran Karl Marx, maka timbulnya kasta tadi, yaitu di sebabkan oleh perkakas mengadakan hasil, seperti cangkul, pahat, dan mesin. Adanya kasta tadi pada sesuatu pergaulan hidup, meyebabkan, maka politik, Agama dan adat, dalam pergaulan hidup itu bersifat kekastaan atau bertinggi berendah. Ringkasnya perkara mengadakan hasil, menimbulkan kasta, dan kasta itu menimbulkan paham politik, agama dan adat yang semuanya bersifat kekastaan.

Oleh sebab itu kata Marx lagi, semua sejarah dari semua bangsa, ialah pertandingan antara kasta rendah dan tinggi, antara yang terhisap dan yang menghisap, antara yang terhimpit dan yang menghimpit. Demikianlah pada zaman Feodalisme, kaum Kapitalis yang menghimpit memporak-porandakan kaum Proletar dan Penguasa yang menghimpitnya. Di Eropa pada tahun 1789 kaum kapitalis di Prancis bisa mengalahkan kaum bangsawan dan mendirikan peraturan kemodalan seperti macam sekarang.

Dalam hal itu pertandingan belum lagi terhenti. Karena pada zaman kapitalisme sekarang, pertentangan kasta makin tajam, ialah antara kaum proletar yang terbanyak dan tertindas itu dengan kaum Kapital, yang terkecil, tetapi terkaya dan terkuasa itu. Berhubung dengan lebar dan dalamnya pertandingan dalam zaman kemodalan ini, maka kelak kaum proletar, kalau menang ia tidak saja akan memerdekakan dirinya sendiri, seperti dulu kaum Kapital, melainkan akan memerdekakan seluruh pergaulan hidup dan sekalian manusia. Dan oleh sebab itu kaum kapitalis di seluruh dunia bersatu, maka haruslah pula kaum Proletar seluruh dunia bersatu, untuk menselaraskan antar kelas.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini penulis ingin mengatakan, menilik dari sejarah bahwa ketimpangan sosial, hegemoni dan diskriminasi sosial terulang kembali. Dalam arti kaum Kapitalis telah berhasil menghegemoni aras sosial yang rendah, jangan sampai mengerdilkan kelas sosial menengah kebawah, sebab bertentangan dengan isi UUD 1945. Hal fundamen yang harus kita ketahui bersama ialah, di dalam diskursus kehidupan ini tidak sama, antara satu manusia dengan manusia yang lain. Artinya dari segi pendapatan atau pemerolehan ekonomi yang di hasilkan itu jelaslah berbeda. Dan pemerintah dalam hal ini harus sadar betul, bagaimana harus bersikap welas asih terhadap rakyatnya. Yakni dengan cara tidak mendiskreditkan.

Kemarin penulis baca di tayangan di CNN Indonesia ada Warga Negara Indonesia asal Cirebon, Jawa Barat Pasien Positif Corona yang menyayangkan adanya birokrasi yang menyulitkan penanganan pasien positif Covid-19. Imbuh-Nya”. Dalam situasi genting seperti ini pasien mengharapkan lebih optimal dalam implementasinya di lapangan.

Dengan kalkulasi setiap hari bertambahnya pasien positif Covid-19 cukup cepat, dan sudah saatnya seluruh elemen masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan ketaatan yang tinggi terhadap seluruh protokol pencegahan Covid-19 dan kebijakan pemerintah. Berdasar update per 29 Maret 2020, di Indonesia sudah ada kasus 1.285 positif Covid-19, dengan jumlah kesembuhan 64 orang, dan meninggal 114 orang. Sebuah angka yang cukup mengkhawatirkan.

Siapa pun tidak bisa menggaransi terhentinya persebaran virus itu, kecuali ada perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat kita secara radikal, drastis, dan sistemik. Dalam kondisi semacam ini, menjaga kewarasan menjadi satu-satunya pilihan. Artinya, jangan ada sengkarut otoritas dalam penanganan pandemik Covid-19 antara lembaga kesehatan seperti WHO, Kemenkes, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan sebagai-Nya.

Persoalannya di ruang publik adalah masih dijumpai sejumlah masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah, bukan berarti mereka menentang kebijakan pemerintah, apa lagi menentang Virus Corona tersebut dengan dalih kebal akan virus. Mereka rakyat tidak berpunya jika mengikuti arahan pemerintah seperti kerja dari rumah, ia berpikir kerja dari rumah bagaimana, sedangkan pekerjaan saya serabutan, memegang cangkul di pagi hari untuk berangkat ke sawah. Jika saya tidak keluar rumah untuk bekerja lantas anak dan istri saya mau makan apa? Begitu kira-kira penulis mendengar keluh kesah dari elemen rakyat kelas kebawah.

Beda hal-Nya dengan, semisal pemerintah akan mencukupi kebutuhan mereka sesuai kebutuhannya, terutama memprioritaskan kaum duafa. Dan akan sangat jauh berbeda jika di sandingkan dengan kaum hartawan yang dalam hal ini walaupun tidak bekerja dari rumah ia sudah mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang memadai. Disparitas kesenjangan ini kendati-pun di kombinasi-kan maka tidak akan pernah di temukan ujung-Nya.

Di tambah baru-baru ini tercatat pada tanggal 27 Maret kemarin menuai persepsi, bagaimana tidak? Terlintas sebuah semangat solidaritas yang keluar di ujung paparan juru bicara Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan. “Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya”. Pada siaran langsung di Kompas Tv. Sangat ironi memang. Seakan-akan jika di artikulasikan, orang miskin adalah sumber penyakit Covid-19, ini adalah anggapan yang bias kelas, dan harus di bantah secara objektif. Penyebaran Virus Corona dapat terjadi akibat kontak antara manusia. Secara logika sederhana kontak terjadi di dorong oleh interaksi manusia salah satunya akibat aktivitas perjalanan lintas Negara. Apakah orang miskin mampu melakukan travelling lintas Negara? Tentu jawabannya sangat tidak memungkinkan. Bagi orang miskin yang jelas untuk makan saja susah, menunggu bantuan pemerintah dan belas kasihan dari lembaga sosial.

Jadi benarkah cara solidaritas orang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya? Bukan sebaliknya? Orang kaya yang justru berdosa menyebarkan virus ke orang miskin lewat pelisiran ke luar Negeri. Sebab, yang berpotensi menularkan ialah si kaya. Jelas sudah bahwa logika kelas dalam perspektif solidaritas irasional. Penyebar utama Covid-19 bisa sampai ke Indonesia adalah golongan elit, sebagian pejabat, dan orang-orang kaya yang hobinya travelling keluar negeri. Maka imbauan Jubir Covid-19 perlu di klarifikasi. Seyogianya logika pemerintah memperhatikan kondisi kaum papa.

Hemat penulis, Jubir harus belajar dari Hegel, dengan dialektika idealis. Di tangan Hegel, pemimpin aliran borjuis demokratis Jerman yang menentang feodal-autokratis, maka dialektika idealistis melambung setinggi-tingginya. Di tangan Marx dan Engels sebagai pemimpin aliran proletaris-komunis Eropa barat yang menentang kapitalis demokratis, dialektika materialistis menjadi perkakas berpikir kaum revolusioner-proletaris bagi seluruh dunia.

Terakhir sebagai representasi dari kaum proletaris, ada semacam yang kurang sempurna dari penanganan ini. Jangan memperlemah, kaum lemah. Himbauan harus memperhatikan keselarasan sosial, dan makan kaum miskin. Berapa banyak dari kita yang memang berpendapatan kecil harus menderita, kendati belum terindikasi Covid-19. Jangan mendramatisir kami dan terus mengambil kesempatan dari ketakutan yang kami rasakan. Semoga Tuhan sudi mengampuni dosa kita sekalian.

***

*) Penulis adalah Abdur Rahman, Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com