Memelihara Nilai Luhur Pancasila

Home / Kopi TIMES / Memelihara Nilai Luhur Pancasila
Memelihara Nilai Luhur Pancasila Muhammad Abid Al Akbar, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Studi Islam. (Grafis: TIMES Indonesia)

TIMESMAKASSAR, JAKARTAPancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup yang harus dipedomani masyarakat Indonesia, mulai dari Presiden sampai masyarakat terkecil pun. Tidak memandang suku, ras ataupun agama. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nila-nilai yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang yang diakui secara universal dan tidak akan berubah sepanjang waktu. 

Adalah Ir.Sukarno, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 yang menyampaikan pandangannya yang mana kala itu hanya menjabat anggota BPUPKI, bukan ketua. Ir.Sukarno merumuskan idenya tentang weltanschauung – dasar filsafat negara sebagai jawaban dari permintaan Ketua BPUPKI, dr. Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila.

Berdasarkan catatan sejarah, sebelumnya Ir.Sukarno mengusulkan beberapa konsep jika peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas (1) Sosio-Nasionalisme (2) Sosio-Demokrasi , dan (3) Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno kemudian juga menawarkan agka 1, yaitu Ekasila yang berasas Gotong-Royong. Pada hakikatnya, Soekarno sangat menjunjung nilai-nilai sosial dan saling bahu-membahu.

Seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah bangsa, kini apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa menghadapi batu ujian dalam keberlangsungannya. Dengan semakin pesatnya  Globalisasi serta euphoria reformasi yang sarat dengan semangat perubahan, telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak generasi penerus dalam menyikapi permasalahan kebangsaan.

Pemahaman terhadap nilai Pancasila semakin hari semakin terkikis dan terdegradasi oleh nilai-nilai yang tidak setakar dengan nilai Pancasila. Ironisnya, nilai-nilai Pancasila ini sudah mulai diabaikan dan disingkirkan secara perlahan. Dan lebih parahnya lagi, terkikisnya nilai Pancasila dimulai oleh para petinggi-petinggi bangsa ini yang mana beberapa kebijakannya yang tidak bernilai Pancasilais.

Semestinya, kita sebagai warga negara Indonesia wajib memahami kandungan-kandungan nilai luhur yang ada pada Pancasila. Apalagi petinggi negara. Bukan hanya wajib bagi mereka umtuk paham dan berpedoman pada Pancasila, bahkan harus mencontohkan kepada rakyat-rakyatnya. Karena pada hakikatnya, merekalah wakil para rakyat dalam mengurusi negara.

Bagaimana jika, justru malah para wakil rakyat nya yang tidak memahani dan mencontohkan nilai-nilai Pancasila? Hanya menunggu waktu untuk tibanya kebobrokan bangsa ini. Dari sikapnya sampai kebijakan terhadap masyarakatnya pun harus bernilai Pancasilais, agar dasar negara dan falsafah bangsa ini terus selalu terjaga dan terwariskan kepada generasi penerus bangsa, serta dijadikan suri tauladan bagi warga Indonesia. 

Semua nilai luhur yang ada pada Pancasila wajib dijadikan prinsip bagi serta asas untuk bersikap dalam segala aspek, tanpa terkecuali. Mulai dari sila ke-1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sampai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa). Tetapi, beriringan dengan regenerasi penerus bangsa, semua berbalik 180 derajat. Kebijakan yang diselenggarakan untuk masyarakat, malah tidak berdasarkan aspirasi dan cita-cita para warganya.

Terlalu banyak mungkin jika menyebutkan beberapa kebijakan yang tidak menjadikan masyarakatnya sejahtera, tapi yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat adalah UU Minerba yang disetujui secara tertutup tanpa adanya transparasi dan partisipasi publik yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Di antaranya adalah mengakibatkan pada pengingkaran terhadap hak masyarakat. Kemudian juga adanya keuntungan bagi beberapa korporasi pasca tambang yang akan merusak kelestariaan lingkungan. Maka, nilai luhur Pancasila mungkin hanya bualan saja bagi mereka yang rakus akan kekayaan alam Indonesia. Karena nilai kemanusiaan yang adil serta musyawarah sudah digugurkan secara perlahan.

Belum lagi kasus Omnibus Law yang sangat jelas menurunkan kesejahteraan bagi buruh/pekerja di seluruh Indonesia. Yang salah satunya adalah meniadakan upah dimana hari si buruh/pekerja menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya, atau cuti melahirkan, karena pada saat itu dianggap tidak bekerja. Mungkin masih wajar saja, walaupun memang agak tidak manusiawi. Ada pula yang mana isinya tidak menjamin kepastian kerja dan pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau kerja waktu tidak tertentu, ditengah semakin minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. 

Bahkan di tengah krisis kesehatan masyarakat pada masa pandemi corona ini, pemerintah malah menaikkan iuran BPJS, yang akan membuat masyarakat makin kesulitan dalam berobat. Di tengah masyarakat miskin bertambah drastis karena di PHK-kan, bukannya bantuan malah kesulitan yang menimpa masyarakat. Dimana letak perwujudan sila keadilan sosial yang membuat masyarakatnya lebih sejahtera dan terbebas dari kesengsaraan? 

Merefleksi makna dari kemerdekaan yang mana Indonesia telah merdeka tiga perempat abad, perlu kiranya kita renungkan kembali telah sampai dimanakah perjalanan kita sebagai bangsa yang benar-benar merdeka dengan nilai-nilai Pancasilais. Kenyataannya sampai detik ini masih banyak masyarakat yang belum dapat merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan tidak leluasa mengekpresikan pendapatnya bagi bangsa ini, dan kebijakan hukum yang masih sering berpihak kepada beberapa golongan dan merugikan golongan yang lain. 

Untuk dapat menjadikan Indonesia menjadi negara yang besar diperlukan usaha yang keras dan rasa saling pengertian satu sama lain, serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di kehidupan kita sehari-hari dan setiap aspek kehidupan, dari para prtinggi negara sampai masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, agar terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia yang hakiki dengan  menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila bukan isapan jempol belaka.

Selamat Hari Pancasila! 1 Juni 2020. (*)

***

*)Oleh: Muhammad Abid Al Akbar, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Studi Islam.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com