Takut Kalah vs Takut Tuhan

Home / Kopi TIMES / Takut Kalah vs Takut Tuhan
Takut Kalah vs Takut Tuhan Yayat R Cipasang, redaktur TIMES Indonesia (Garis: TIMES Indonesia)

TIMESMAKASSAR, JAKARTASANGAT menarik pernyataan tegas dan lantang cawapres 01 Jokowi saat debat kedua Pilpres 2019 yang menegaskan tidak takut pada siapa pun tetapi hanya takut pada Allah Swt.

Takut pada Tuhan kalau dalam level keislaman mungkin sudah termasuk umat yang sudah dalam level keimanan yang sangat tinggi kendati masih jauh dari seorang sufi.

Tapi sayangnya orang di sekeliling Jokowi sepertinya masih takut kalah (level duniawi). Sementara sang petahana sudah dalam tahap hanya takut kepada Tuhan. Jelas sangat kontras.

Adanya perbedaan 'jenis takut' ini membuat para pendukung, simpatisan, relawan, tim sukses atau mungkin juga sebagian para menteri hingga gubernur, bupati hingga walikota camat serta kades memiliki 'jarak' dengan Jokowi.

Akibatnya, sejumlah relawan dan juga mungkin tim sukses melakukan tindakan di luar akal sehat. Misalnya di sejumlah tempat termasuk di Jakarta beberapa rumah dikirimi paket dan bingkisan sementara Lebaran masih jauh.

Dus, yang menarik lagi gubernur, bupati, camat hingga kades ramai-ramai mendukung capres 01. Bahkan dengan sombongnya deklarasi mereka gelar bukan di pematang sawah melainkan di hotel berbintang.

Mereka cuma deklarasi dan hanya menyatakan dukungan. Mereka tidak bicara tentang ide besar untuk mensejahterakan rakyat. Atau berusaha sekuat tenaga agar tidak ada lagi pengangguran di negeri ini atau minimal turun signifikan menurut istilah absurd-nya.

Deklarasi sebenarnya tidak memiliki makna apa-apa selain hanya bentuk dari unjuk tampil. Karena tidak ada hubungannya deklarasi termasuk mengatasnamakan alumni TK, alumni SD, alumni SMP, alumni SMA hingga alumni Perguruan Tinggi.

Alumni termasuk juga gerombolan gubernur dan bupati/walikota hanyalah klaim, hanyalah nominalisasi dalam teori wacana kritis. 

Masyarakat atau warga yang menjadi bagian dari kekuasaannya sangat merdeka dan tak bisa diatur begitu saja oleh pemimpinnya. Apalagi oleh pemimpin yang tidak netral, zalim, diskriminatif dan tidak sensitif dengan perasaan rakyat.

Hanya omong kosong ketika sebuah partai saat  kadernya menang dalam pilkada kemudian berkata ketua umumnya, "Gubernur Nganu kami wakafkan untuk rakyat!"

Kenyataannya boro-boro diwakafkan yang ada malah menjadi peluru untuk menyakiti rakyat yang memiliki pandangan dan juga pilihan politik berbeda dengan dalih, "Kami juga memiliki hak politik!"

Naam, gubernur juga manusia. Tapi gubernur berbeda dengan manusia kebanyakan. Mereka dalam hidupnya selalu melekat antara manusia biasa dengan manusia istimewa. Istimewa di sini hidup dan kegiatan sehari-harinya didanai duit rakyat.

Di sana bukan tidak mungkin ada pajak dari rakyat yang berbeda pilihan dan politiknya dengan gubernur. Seandainya gubernur, walikota atau bupati sadar itu mungkin tidak mau deklarasi dan dukung-mendukung dengan dalih apapun termasuk menyiasati celah aturan.

Gubernur atau pejabat publik apa pun sudah sepantasnya sadar diri. Tengok rakyat yang tersakiti. Rakyat itu sangat serius kalau berpolitik atau memilih karena mereka ingin berubah dan sejahtera.

Sementara para gubernur dan juga bupati dan walikota mereka berpartai atau ikut pemilu untuk berburu jabatan dan kekuasaan. Dan bila tidak terpilih tinggal loncat partai. Sangat mudah.

Lantaran itu pula bagi mereka (elite) deklarasi itu penting sementara terpilih tidaknya Jokowi, mungkin soal lain....

*Penulis adalah Yayat R Cipasang, Redaktur TIMES Indonesia

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com