Belajar Pelabuhan Niaga, DPRD kendal Sambangi Kota Probolinggo

Home / Berita / Belajar Pelabuhan Niaga, DPRD kendal Sambangi Kota Probolinggo
Belajar Pelabuhan Niaga, DPRD kendal Sambangi Kota Probolinggo Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo. (FOTO: Happy/TIMES Indonesia)

TIMESMAKASSAR, PROBOLINGGO – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mengunjungi Pemkot Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (20/4/2018). Kunjungan tersebut, merupakan misi belajar mengenai pengelolaan pelabuhan niaga yang ada di Kota Probolinggo.

Seperti diketahui, kawasan Kota Probolinggo memiliki tiga pelabuhan sekaligus. Mulai dari taraf lokal, nasional, dan internasional. Hal inilah, yang ingin dipelajari oleh 15 anggota Komisi C Kabupaten Kendal. Terutama soal pengelolaan pelabuhan niaga yang ada.

Ketua Komisi C, Nasir mengatakan, saat ini Kabupaten Kendal memiliki pelabuhan penyeberangan yang sudah beroperasi. Namun pihaknya juga ingin mengembangkan pelabuhan niaga yang hingga saat ini masih belum terealisasi.

“Oleh karena itu, kami ingin melihat secara langsung pelabuhan yang ada di Kota Probolinggo, mulai dari proses pembangunan hingga pengelolaannya. Kunjungan kami berdasar referensi yang diberikan Kementerian Perhubungan. Menurut mereka, Pelabuhan Probolinggo merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi jika ingin mengetahui secara detail pengelolaan pelabuhan niaga,” jelas Nasir.

Berbagai pertanyaan pun dilontarkan oleh perwakilan dari DPRD Kabupaten Kendal. Terkait dengan APBD dan PAD, mereka ingin mengetahui seberapa besar APBD yang digunakan Pemkot Probolinggo untuk membangun pelabuhan ini, serta seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima.

Terkait hal itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Achmad Sudiyanto menyebut, bahwa pengelolaan Pelabuhan Probolinggo diserahkan sepenuhnya kepada PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) yang merupakan perusahaan bentukan oleh Pemprov Jatim, khusus untuk mengelola pelabuhan.

Mengingat seluruh biaya pembangunan pelabuhan diambil dari APBN serta APBD Pemprov. Demikian juga dengan PAD yang dihasilkan merupakan hak dari pemprov. Tidak ada sistem bagi hasil antara Pemkot Probolinggo dengan Pemprov Jatim.

“Karena pembangunan pelabuhan menggunakan APBN dan APBD Pemprov Jawa Timur, jadi PAD-nya juga diterima Pemprov Jawa Timur. Hanya saja, dengan adanya pelabuhan ini, Kota Probolinggo mendapatkan dampak perekonomian yang cukup baik. Misalnya, dengan adanya pelabuhan ini, ada hotel baru yang dibangun di sini,” ujar Sudiyanto. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com